Hukum Menolak untuk Divaksin Corona Berdosakah ?

HASIL KAJIAN BM NUSANTARA 

(Tanya Jawab Hukum Online)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

DESKRIPSI:

Program vaksinasi di Indonesia telah dimulai sejak 13 januari 2021. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin tersebut. Program ini dianggap menjadi cara mencegah tertular Covid-19 .

Badan penyelenggaraan jaminan produk halal (BPJPH) Kementrian Agama menerbitkan sertifikat halal vaksin sinovac pada (12/1) menyusul penerbitan fatwa halal oleh Majlis Ulama' Indonesia (MUI) nomor 2 tahun 2021 pada (11/1) didukung proses uji klinis yang dilakukan badan pengawas obat dan makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) (11/1) dengan efikasi sebesar 65,3%. 

Wapres KH. Ma'ruf amin mengeluarkan statement (pernyataan) hukum melakukan vaksin adalah fardlu kifayah. Namun, dengan berbagai alasan sebagian Masyarakat masih meragukan kandungan dan khasiat vaksin tersebut, sehingga enggan divaksinasi.

PERTANYAAN:

Bagaimana hukum Masyarakat menolak divaksinasi?

JAWABAN:

Hukum masyarakat menolak vaksin adalah ditafsil:

a. Berdosa secara dhohir dan batin, apabila diperintahkan oleh Pemerintah dan termasuk mengandung maslahah umum.

b. Berdosa secara dhohir (tidak berdosa diakhirat), apabila tidak mengandung maslahat umum.

c. Tidak berdosa apabila vaksin tersebut bisa menimbulkan mudlorot pada dirinya.

REFERENSI:

بغية المسترشدين، الصحفة ١٨٠

والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

Artinya : Kesimpulannya bahwasanya wajib secara dhohir dan batin, mentaati peraturan Pemerintah yang tidak mengadung keharaman atau kemakruhan. Maka mentaati hal yang wajib itu hukumnya sangat wajib, mentaati hal yang sunnah itu menjadi wajib, begitu juga mentaati hal yang mubah itu juga wajib jika hal yang mubah itu membawa maslahat secara umum, seperti perintah meninggalkan rokok, jika kita mengikuti pendapat yang menyatakan rokok itu makruh karena merokok dipandang kurang baik jika dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan. Lalu Pemerintah mengintruksikan pada bawahannya untuk menerbitkan peraturan tidak boleh merokok ditempat umum semisal pasar maupun cafe (warung kopi), namun mereka melanggarnya dengan merokok ditempat umum, dalam hal ini mereka tergolong orang yang melakukan maksiat. Dalam kondisi ini hukum merokok menjadi haram disebabkan karena adanya kewajiban melaksanakan aturan Pemerintah. Jika Pemerintah membuat peraturan lalu mencabutnya kembali meskipun belum sampai tahap menerapkan / merealisasikan peraturan tersebut, maka kewajiban melaksanakan peraturan belum gugur.

التشريع الجنائي، الجزء ١ الصحفة ١٨١

تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مملكة التشريع الإسلام لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة بالنفع فللسلطة التشريعية في أي بلد الإسلامي إن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. إلى أن قال - القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا. اهـ

Artinya : Undang-undang keputusan dan program Pemerintah dianggap sebagai program penyempurna Syari’at Islam karena Syari’at memberikan hak kepada Pemerintah untuk membuat undang-undang yang menyentuh kemaslahatan dan memberikan manfaat kepada individu dan kelompok. Kekuasaan perundang-undang dalam Negeri Islam manapun diperbolehkan untuk memberikan sanksi hukum terhadap perbuatan mubah (yang dilakukan Masyarakat), ketika kemaslahatan umum menuntut demikian  sampai pada perkataan. undang-undang keputusan dan program yang dikeluarkan kekuasaan perundangan merupakan hal berlaku dan wajib ditaati secara Syar’i dengan syarat tidak bertentangan dengan nash-nash yang jelas, prinsip-prinsip umum dan subtansi Syari’at. Apabila bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan terakhir, maka undang-undang keputusan dan program Pemerintah tersebut batal. 

أصول الفقه لأبى زهرة، الصحفة ٢٧٩

قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا

 

Artinya : Penetapan setiap kemaslahatan itu berasal dari berbagai jenis kemaslahatan yang ditetapkan di dalam syariat. Contohnya dalam kemaslahatan tersebut terdapat unsur melindungi jiwa / nyawa, agama, keturunan, ataupun harta. Akan tetapi tidak didapati  dasar / dalil yang khusus untuk kemaslahatan tersebut sehingga hal itu patut untuk diqiyaskan. Karena sesungguhnya kemaslahatan tersebut diambil dari dalil yang tetap dengan subtansinya. Dan kemaslahatan inilah yang dinamakan kemaslahatan mursalah atau istislah. 

والله أعلم بالصواب

 و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

 PENANYA

Nama : Arsyi Achmad 

Alamat : OKU Timur Sumatera Selatan 

___________________________

MUSYAWWIRIN :

Member Group Telegram Tanya Jawab Hukum. 

PENGURUS :

Ketua : Ust. Zainullah Al-Faqih

Wakil : Ust. Suhaimi Qusyairi

Sekretaris : Ust. Sholihin

Bendahara : Ust. Syihabuddin

TIM AHLI :

Kordinator Soal : Ust. Qomaruddin

Deskripsi masalah : Ust. Taufik Hidayat

Moderator : Ust. Zainullah Al-Faqih

Perumus : Ust. Asep Jamaluddin, Ust. Anwar Sadad, Ust. Zainul Qudsiy

Muharrir : Ust. Mahmulul Huda,

Editor : Ust. Hosiyanto Ilyas

Terjemah Ibarot : Ust. Robit Subhan, Ust. Abd. Lathif

PENASEHAT :

Habib Abdullah bin Idrus bin Agil

Gus Abd. Qodir

________________________________________